hajidanumrah.id-Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, optimalisasi penerbangan haji merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif. ’’Sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia dan memperkuat industri penerbangan nasional,’’ ujarnya setelah rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jamaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. ’’Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Kemenhub (Kementerian Perhubungan), Kemenpar (Kementerian Pariwisata), dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” terangnya.
350 Jamaah Indonesia Wafat, Kelompok Pertama PPIH Daker Makkah Tiba
Sekedar diketahui, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membentuk task force lintas kementerian bersama Kemenhub, Kemenpar, dan PT Garuda Indonesia (Persero) guna mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan pariwisata Indonesia. ’’Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus persiapan penyelenggaraan haji 2027,’’ imbuhnya.
Pembentukan task force atau gugus tugas tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Dahnil dan dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H Kairupan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Kemenhaj Terima Puluhan Aduan Travel Umrah Bermasalah
Pemerintah Indonesia, lanjut Dahnil, telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan penerbangan Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi ke Indonesia. Salah satu fokus yang dibahas adalah optimalisasi empty flight, yaitu penerbangan yang kembali ke Indonesia tanpa penumpang setelah mengantarkan jemaah haji ke Arab Saudi. Ke depan, kapasitas penerbangan tersebut akan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia.
’’Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” katanya, dilansir laman resmi Kemenhaj.
Sembilan Kloter Gelombang II Tiba di Jeddah
Sedangkan Ni Luh Puspa menyampaikan kesiapan Kemenpar memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah melalui kampanye digital, business matching, serta berbagai program pemasaran terpadu. “Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Kemenhaj menerima 60 persen nilai manfaat dari pengelolaan area komersial hotel jamaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Nilai manfaat tersebut merupakan hasil kerja sama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PEEHU) Kemenhaj dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited dalam mengoptimalkan pemanfaatan area komersial di hotel-hotel jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Direktur Utama BPKH Limited Sidiq Haryono menjelaskan, capaian tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan sewa tenant sebesar 23,32 persen dibandingkan musim haji tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut turut mendorong peningkatan pendapatan bersih meskipun jumlah unit usaha yang digunakan lebih sedikit. ’’Pada musim haji 1447 H/2026 M, terdapat 45 tenant aktif yang beroperasi di area hotel jamaah haji Indonesia. Meskipun jumlah unit yang digunakan menurun dari 86 unit pada 2025 menjadi 62 unit pada tahun ini, pendapatan sewa dan pendapatan bersih tetap mengalami peningkatan,” katanya dalam Sinergi Kolaboratif Mendukung Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah di Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/6/2026).
Perkuat Tata Kelola, Kemenhaj Mulai Siapkan Haji 2027
Optimalisasi area komersial tersebut menghasilkan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar SAR 457.151,30 atau meningkat 10,36 persen dibandingkan 2025 yang mencapai SAR 414.250,44.
Direktur Jenderal PEEHU Kemenhaj Jaenal Effendi menambahkan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa penguatan sektor pendukung penyelenggaraan haji dapat memberikan manfaat langsung bagi jamaah.
Ditambahkan, nilai manfaat yang diperoleh dari optimalisasi area komersial hotel di Arab Saudi, khususnya di Makkah, akan dikembalikan untuk kepentingan jamaah melalui pengurangan komponen BPIH pada penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M.
