hajidanumrah.id-Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, masyarakat perlu memiliki ruang yang mudah diakses untuk menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan. ’’Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jamaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Irfan dalam peluncuran hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umrah di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, laporan yang masuk tidak akan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Setiap informasi akan melalui proses penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi untuk memastikan keterangan yang disampaikan dapat ditelusuri dan memiliki dasar yang jelas.’’Setelah melalui proses verifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. Apabila membutuhkan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,’’ jelasnya.
Aparat Saudi Amankan 19 WNI, Ini Penjelasan Konjen RI Jeddah
Sekadar diketahui, hotline pengaduan 0811 8885 888 diluncurkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jamaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
Dalam penanganannya, Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan diharapkan dapat ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. ’’Bukan semata-mata berdasarkan informasi awal yang diterima,’’ imbuhnya, dilansir laman resmi Kemenhaj.
10 WNI Ditangkap Saudi, Ini Imbauan Kemenhaj
Dia mengimbau masyarakat menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dengan melengkapi informasi yang diperlukan. Seperti kronologi kejadian, waktu, lokasi, pihak yang terkait, serta bukti pendukung apabila tersedia. Kelengkapan informasi akan membantu proses verifikasi dan mempercepat penanganan sesuai kewenangan.
’’Peluncuran hotline ini menegaskan komitmen Kemenhaj untuk membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan jamaah. Melalui kanal ini, partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dalam pengawasan sekaligus perbaikan layanan haji dan umrah,’’ terangnya.
Jangan Mau Dirayu Berangkat Haji tanpa Visa Haji, Saudi Berlakukan Pembatasan Akses
