hajidanumrah.id-Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Puji Raharjo mengatakan, evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh menunjukkan bahwa setiap aspek layanan harus dibangun dengan ukuran yang jelas, terukur, dan berpusat pada kebutuhan jamaah.’’Evaluasi ini bukan sekadar mencatat apa yang sudah terlaksana, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas layanan haji secara menyeluruh. Orientasi kita adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan kemudahan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jamaah,” ujar Puji dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Puji menjelaskan, hasil evaluasi mencakup seluruh rantai layanan. Mulai akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, pemeriksaan istitha’ah kesehatan, hingga penguatan tata kelola penyelenggaraan.
Haji 2026 Selesai, Kemenhaj Masih Ada Pekerjaan Rumah
Pada sektor akomodasi, Kemenhaj akan mendorong standardisasi layanan hotel, meminimalkan pemisahan kloter dan pendamping, serta mengoptimalkan program tanazul agar mobilitas jemaah semakin nyaman. Di bidang konsumsi, pengawasan terhadap penyedia layanan akan diperketat agar distribusi makanan berlangsung tepat waktu, sekaligus meningkatkan penggunaan bahan baku asal Indonesia dan memastikan ketersediaan makanan siap saji sebagai langkah mitigasi pada kondisi darurat.
Di sektor transportasi, evaluasi diarahkan pada penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan syarikah, penerapan pemantauan armada berbasis GPS, penyempurnaan layanan penerbangan yang lebih ramah bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta penyusunan jadwal pergerakan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) secara lebih dini agar pelaksanaan lebih tertib.
Selain itu, pembinaan jamaah juga akan diperkuat melalui penyempurnaan kurikulum manasik menjadi delapan kali pertemuan terintegrasi, peningkatan profesionalisme petugas, serta penguatan tata kelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Sedangkan pada aspek pengawasan, Kemenhaj mulai menyiapkan sistem pengendalian berbasis risiko, pembangunan Integrated Hajj Control System, Command Center Operasional Haji, hingga penerapan service level agreement (SLA) dan key performance indicators (KPI) sebagai standar mutu layanan.
Mulai 1 Juli 2026, Jamaah Umrah dan Haji Khusus via Terminal 2F Soekarno-Hatta
Menurut Puji, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya diukur dari keberhasilan operasional, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh jamaah. ’’Hasil evaluasi ini menjadi fondasi untuk penyelenggaraan haji berikutnya. Setiap perbaikan yang dilakukan harus bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan layanan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan serta keselamatan jemaah,” katanya, dilansir laman resmi Kemenhaj.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf saat menyampaikan arahan pada malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026), mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang evaluasi yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta merumuskan solusi guna menyempurnakan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
Bentuk Gugus Tugas, Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji dan Pariwisata
Menurutnya, seluruh apresiasi atas penyelenggaraan haji 2026 harus menjadi energi untuk terus berbenah, bukan alasan untuk berpuas diri. “Puja-puji sudah selesai. Apresiasi sudah selesai. Tepuk tangan sudah selesai. Saatnya kita mulai menyiapkan pelayanan haji tahun 2027. Dimulai malam ini kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin,” tegasnya.
Dia juga menyoroti sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius. Di antaranya laporan mengenai dugaan percepatan keberangkatan jamaah oleh oknum petugas yang tidak sesuai prosedur, serta indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji. Dia meminta direktorat jenderal terkait segera melakukan verifikasi, evaluasi, dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Jangan ada persoalan yang ditutup-tutupi karena setiap kekurangan adalah bahan pembelajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik,’’ pesannya.
