hajidanumrah.id– Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Maria Assegaff mengatakan, berdasarkan informasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, dalam satu pekan terakhir ini, 10 Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi.’’Karena diduga terlibat promosi dan praktik jual beli haji ilegal. Penindakan serupa juga dilakukan terhadap sejumlah warga negara asing lainnya,’’ ujarnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih (tidak ada haji tanpa izin resmi). ’’Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, penanganannya sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi,” terangnya, seperti dilansir laman resmi Kemenhaj.
Pastikan Jamaah Indonesia Tempati Tenda, Satgas Tinjau Arafah
Maria menambahkan, penindakan tidak hanya berlaku bagi calon jamaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
Di dalam negeri, Satuan Tugas (Satgas) Haji Ilegal yang melibatkan Kemenhaj, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus melakukan pencegahan di titik pemberangkatan strategis. ’’Operasi Satgas Haji Ilegal telah menggagalkan sejumlah keberangkatan yang diduga terkait haji ilegal. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi berkedok keberangkatan haji,” katanya.
Kemenhaj, lanjutnya, mengimbau masyarakat tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur illegal. Sebab, berisiko merugikan secara finansial dan dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi sampai 10 tahun.’’Ibadah haji harus dilaksanakan dengan cara yang sah, aman, tertib, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan atau praktik haji ilegal, segera laporkan kepada aparat kepolisian,” ucapnya.
Respons Kecelakaan Bus di Madinah, Kemenhaj Wajibkan KBIHU Koordinasi dengan Petugas
Di bagian lain dia menjelaskan operasional haji hingga Selasa (5/5/2026) atau hari kelima belas. Menurutnya, berdasarkan data hingga Senin (4/5/2026), sebanyak 229 kelompok terbang (kloter) dengan 89.051 jamaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.’’Proses pemberangkatan, kedatangan, dan pergerakan jamaah terus dalam pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Semua dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah,” terangnya.
Dia melanjutkan, sebanyak 219 kloter dengan 85.039 jamaah dan 873 petugas telah tiba di Madinah. Sedangkan 68 kloter dengan 26.037 jamaah dan 272 petugas telah bergerak ke Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji.
Asrama Haji Banten Siap Sambut 9.124 Jamaah yang Akan ke Tanah Suci
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Tangerang Abdullah Hasyim menyampaikan, kehilangan atau kerusakan Kartu Nusuk menjadi salah satu kendala yang kadang dialami jamaah di Tanah Suci. ’’Padahal, kartu itu merupakan identitas penting yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan selama pelaksanaan ibadah,’’ ujarnya di Kantor Kemenhaj Kabupaten Tangerang, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (5/5/2026).
Oleh karena itu, Kemenhaj telah menetapkan alur resmi pelaporan agar proses penggantian kartu dapat berjalan tertib dan terdata dengan baik.’’Jamaah yang kehilangan kartu itu diimbau segera melapor kepada ketua kloter masing-masing dengan menjelaskan kronologi kejadian. Selanjutnya, ketua kloter akan mencatat identitas jamaah sebagai bahan pengajuan pembuatan kartu pengganti,’’ terang pria yang kali ini akan berangkat haji sebagai jamaah itu.
Laporan tersebut kemudian diteruskan ke sektor, yang nantinya direkap dan diteruskan ke Daerah Kerja (Daker) Makkah atau Madinah. Dari Daker, pengajuan dilanjutkan kepada pihak syarikah sebagai penyedia layanan untuk diproses lebih lanjut.’’Setelah selesai, kartu yang baru akan didistribusikan kembali ke kloter melalui sektor terkait hingga akhirnya diterima jamaah. Selama menunggu, jamaah tidak perlu khawatir. Sebagai solusi sementara, kartu digital tetap dapat diakses melalui aplikasi. Versi digital ini tetap dapat digunakan untuk mengakses layanan yang membutuhkan identitas resmi selama berada di Tanah Suci,’’ pungkasnya. (frm)
